Senin, 29 Oktober 2012

Penerapan Etika Bisnis dalam Perusahaan


Di Indonesia tampaknya masalah penerapan etika perusahaan yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakan secara nyata. Pada umumnya baru sampai tahap pernyataan-pernyaaatn atau sekedar  “lips-service” belaka.  Karena memang enforcement dari pemerintah pun belum tampak secara jelas.

Sesungguhnya Indonesia harus lebih awal menggerakan penerapan etika bisnis secara intensif terutama setelah tragedi krisis ekonomi tahun 1998. Sayangnya bangsa ini mudah lupa dan mudah pula memberikan maaf kepada  suatu kesalahan yang menyebabkan bencana nasional sehingga penyebab krisis tidak diselesaikan secara tuntas dan tidak berdasarkan suatu pola yang mendasar. Sesungguhnya penyebab utama krisis ini, dari sisi korporasi,  adalah tidak berfungsinya  praktek etika bisnis secara benar, konsisten dan konsekwen. Demikian pula penyebab terjadinya kasus Pertamina tahun (1975), Bank Duta (1990)  adalah serupa.

 Praktek penerapan etika bisnis yang paling sering kita jumpai pada umunya diwujudkan dalam bentuk buku saku “code of conducts” atau kode etik dimasing-masing perusahaan. Hal ini barulah merupakan tahap awal dari praktek etika bisnis yakni mengkodifikasi-kan  nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis  bersama-sama corporate-culture  atau budaya perusahaan, kedalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari perusahaan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh manajemen dan karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis.

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah  cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan  individu,  perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup  bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), sesuai dengan hukum yang berlaku (legal)  tidak tergantung pada kedudukani individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan  bisnis seringkali kita temukan “grey-area” yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Menurut Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988) yang berjudul Managerial Ethics Hard Decisions on Soft Criteria, membedakan antara ethics, morality dan law sebagai berikut :
  • •    Ethics is defined as the consensually accepted standards of behavior for an occupation, trade and profession
  • •    Morality  is the precepts of personal behavior based on religious or philosophical grounds
  • •    Law  refers to formal codes that permit or forbid  certain behaviors and may or may not enforce ethics or morality.
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat  tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita :
  1. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensi nya. Oleh karena itu dalam bertindak seseorang  seharusnya mengikuti  cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. 
  2. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuan nya memiliki hak dasar  yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan  menyebabkan terjadi benturan dengan hak  orang lain. 
  3. Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada  pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
Dari pengelompokan tersebut Cavanagh (1990) memberikan cara menjawab permasalahan etika dengan merangkum dalam 3 bentuk pertanyaan sederhana yakni :
  • •     Utility : Does it optimize the satisfactions of all stakeholders ?
  • •     Rights : Does it respect the rights of the individuals involved ?
  • •     Justice : Is it consistent with the canons oif justice ?

Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting saat ini?  Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi  serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen.
Contoh kasus Enron yang selain menhancurkan dirinya telah  pula menghancurkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang memiliki reputasi internasional, dan telah dibangun lebih dari 80 tahun, menunjukan bahwa penyebab utamanya adalah praktek etika perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik dan tentunya karena lemahnya  kepemimpinan  para pengelolanya. Dari pengalaman berbagai kegagalan tersebut, kita harus makin waspada dan tidak terpana oleh  cahaya dan kilatan suatu perusahaan hanya semata-mata dari penampilan saja, karena berkilat belum tentu emas.

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena :
  • •       Akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
  • •      Akan dapat meningkatkan motivasi pekerja.
  • •      Akan melindungi prinsip kebebasan ber-niaga
  • •      Akan meningkatkan keunggulan bersaing.

Tindakan yang tidak etis, bagi perusahaan akan memancing  tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan  perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yany tidak etis misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karier. Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan oleh karena itu semaksimal mungkin harus tetap dipertahankan.
Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus  dituangkan kedalam manajemen korporasi yakni  dengan cara :
  • •    Menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik (code of conduct)
  • •    Memperkuat sistem pengawasan 
  • •    Menyelenggarakan pelatihan (training) untuk karyawan secara terus menerus.
Ketentuan tersebut seharusnya  diwajibkan untuk dilaksanakan, minimal oleh para pemegang saham, sebagaimana dilakukan oleh perusahaan yang tercatat di NYSE ( antara lain PT. TELKOM dan PT. INDOSAT) dimana diwajibkan untuk membuat berbagai peraturan perusahaan yang sangat ketat sesuai dengan ketentuan dari Sarbannes Oxley yang diterbitkan dengan maksud untuk mencegah  terulangnya kasus Enron dan Worldcom.
Kesemuanya itu adalah dari segi korporasi, bagaimana penerapan untuk individu dalam korporasi tersebut ? Anjuran dari filosuf Immanual Kant yang dikenal dengan Golden Rule bisa sebagai jawabannya, yakni :
  • •    Treat others as you would like them to treat you
  • •    An action is morally wrong for a person if that person uses others, merely as means for advancing his own interests.
Sumber: http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p._santosa/artikel_setyanto_p._santosa/membangun_dan_mengembangkan_etika_bisnis_dalam_perusahaan.html

Etika Bisnis dalam Perbankan


Persaingan kerap melahirkan pelanggaran etika bisnis. Padahal, etika bisnis harus menjadi way of life, bukan sekadar way of thinking. Bank yang peduli terhadap lingkungan pasti memberikan value yang lebih positif dibandingkan dengan yang tidak peduli. 

Sebuah bisnis apabila dijalankan dengan etika bisnis yang baik akan memberikan kebaikan kepada pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya. Begitu kata Thales, seorang filsuf pertama dalam sejarah intelektual Barat yang hidup pada abad 620 SM-540 SM.
Bukan rahasia lagi bahwa integritas dan kejujuran akan membuahkan sebuah kepercayaan. Dengan kepercayaan bisnis bisa berjalan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, masalah kepercayaan bagaikan dua sisi mata uang yang berkaitan dengan sebuah pilihan antara mempraktikkannya atau sebaliknya. Dari sudut pandang lain sering makna kepercayaan diartikan sebagai upaya menjaga kerahasiaan.

Dalam konteks menjaga kepercayaan ada kalanya diterjemahkan secara negatif, misalnya ketika mendapatkan sesuatu karena memberikan bisnis justru  dikategorikan sebagai kepercayaan. Kadang menjadi diabaikan, sekalipun praktik tersebut berseberangan dengan etika termasuk di dalamnya kejujuran dan integritas.
Hal tersebut terjadi karena adanya pembenaran yang sejatinya tidak benar. Dalam praktis bisnis berlaku jargon bahwa kalau kita tidak mengikuti “permainan bisnis” yang berlaku, maka sangat kecil untuk mendapatkan bisnis.
Sekadar ilustrasi, sering dijumpai bahwa dalam “permainan” bisnis sulit diartikan secara benar makna beterima kasih. Bermula dari sekadar memberikan cendera mata sampai akhirnya bicara soal berapa besar bagian saya kalau bisnis itu didapatkan. Ironisnya banyak kasus yang paling besar “memberikan” adalah yang mendapatkan bisnis.

Fenomena itu akhirnya dianggap lazim sehingga jarang sekali dikatakan bahwa hal tersebut termasuk melanggar etika bisnis. Sepanjang tidak ketahuan dan diproses secara hukum, maka proyek tahu sama tahu jarang dikaitkan dengan pelanggaran etika bisnis.
Hal lain yang juga lazim terjadi dalam bisnis adalah perlunya banyak teman untuk memudahkan pendekatan melalui hubungan informal, yaitu melalui lobi. Lobi tidak haram dan dilarang karena itu merupakan bagian dari implementasi strategi  pemasaran. Karena kemasannya adalah pemasaran, aktivitas lobi menjadi sebuah “profesi” yang tentunya memerlukan imbalan.
Dengan alasan seperti itu, maka biaya lobi dan/atau tanda terima kasih dalam bentuk apa pun menjadi legal dan sah, baik secara akuntansi maupun secara prosedur. Tidak ada yang dilanggar karena memang dianggarkan. Tidak ada yang salah karena secara peraturan keberadaan biaya pemasaran diakui secara formal.
Dengan memerhatikan praktik yang terjadi dalam bisnis keseharian, maka pertanyaan yang menggelitik bukan bagaimana etika bisnis dipahami dan dipraktikkan, melainkan lebih pada dalam konteks apa etika bisnis akan memperoleh tempat yang terhormat sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Dalam bentuk pertanyaan lain, persyaratan apa saja yang diperlukan agar etika bisnis selalu dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

Praktik di  Perbankan
Bisnis perbankan sering diartikan sebagai bisnis kepercayaan atas dasar kepercayaan. Pemikiran ini berasal dari logika dan konsekuensi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Secarta akademis, sering diartikan bahwa bank mengelola dana yang berasal dari surplus unit dan diproduktifkan dananya pada deficit unit. Dari sisi aktiva bank menggunakan dana pihak lain untuk dipinjamkan, sedangkan dari sisi pasiva bank menerima uang dari pihak lain.
Dengan peran seperti itu, jelas bahwa kepercayaan adalah segala-galanya. Karena kepercayan merupakan salah satu pembentuk etika, maka etika bisnis harus dan mutlak mendapatkan tempat utama sekaligus terhormat dalam mengelola bisnis perbankan.
Namun, seperti juga dunia bisnis lainnya, lingkungan bisnis perbankan tidak steril dari gangguan yang dikaitkan dengan pelaksanaan etika bisnis. Gangguan  implementasi etika bisnis tersebut dapat terjadi baik di kalangan internal bank maupun eksternal karena hasil interaksi antarkedua belah pihak.
Dari berbagai kasus yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran etika bisnis pada umumnya adalah dalam bidang kredit. Kasus mark up kredit, kredit fiktif, dan penyalahgunaan kredit dan sejenisnya dapat dikatagorikan sebagai bagian dari pelanggaran etika bisnis. Dari sisi dana bisa berupa penyalahgunaan pengelolaan dana. Contoh lain masalah fraud di bidang operasional dan pengelolaan pengeluaran biaya.

Fenomena tersebut terjadi tentunya disebabkan oleh hal yang sama. Untuk kasus perbankan nasional, maka hasil akhirnya dapat dikatakan sebagai karya fenomenal dalam sepanjang sejarah perbankan nasional ketika kita mengalami krisis keuangan dan perbankan pada 1999.
Hanya, sekadar untuk menyehatkan kembali sektor perbankan nasional, diperlukan biaya rekapitalisasi yang mencapai lebih kurang Rp450 triliun atau setara dengan lebih kurang 58% dari gross domestic product (GDP) Indonesia pada waktu itu. Biaya tersebut  merupakan biaya krisis tertinggi di seluruh negara yang mengalami krisis.
Berbagai studi mengenai krisis perbankan banyak dilakukan. Namun, ada kesimpulan umum yang mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian mengelola perbankan (prudential banking) banyak diabaikan oleh “oknum bankir”, apakah pengurus dan/atau pemilik, sehingga kualitas kreditnya jelek. Karena menyangkut “oknum” dan merupakan unsur manusianya, patut diduga bahwa masalah etika bisnis juga diabaikan. Hasil akhirnya adalah betapa mahalnya biaya rekapitalisasi perbankan nasional hanya karena diabaikannya etika bisnis.
Belajar dari krisis, perbankan nasional memasuki suasana baru dalam pengelolaan perbankan nasional, baik karena arus reformasi maupun karena andil Bank Dunia dan IMF. Khusus sektor perbankan diawali dengan rekapitalisasi sehingga tata kelola bisnis perbankan perlu berubah dan diubah.

Perubahan yang dilakukan mulai dari sisi perundangan, peraturan, sampai dengan tata kelola perusahaan. Masalah tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), kepatuhan, dan manajemen risiko adalah tiga pilar utama yang wajib dilaksanakan pemangku jabatan di perbankan nasional.
Namun, 10 tahun restrukturisasi dan reformasi ternyata masih tidak mampu juga mengurangi pelanggaran etika bisnis. Sekalipun Bank Indonesia (BI) selaku regulator sangat agresif melakukan reformasi dalam peraturan itu masih belum bisa menyembuhkan secara total godaan untuk tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik di kalangan internal dan/atau eksternal perbankan.
Berbagai regulasi dari BI seperti pelaksanaan prudential banking sudah sangat ketat. Begitu pula penerapan tiga pilar (GCG, kepatuhan, dan manajemen risiko) makin hari makin disempurnakan dan terus-menerus disesuaikan. Rasa-rasanya hanya sektor perbankan yang padat regulasi dan bahkan ada kecenderungan sangat ketat.
Sekalipun sudah diatur sedemikian ketatnya, masih saja bermunculan berbagai kasus. Kendati demikian, ketidakseriusan sekelompok pelaku bisnis terhadap penegakan etika bisnis tidak serta-merta secara sah kita simpulkan bahwa etika bisnis sudah banyak diabaikan.
Secara statistik dapat dikatakan bahwa masih lebih banyak pihak (baca: bankir profesional) yang melaksanalan etika bisnis secara konsisten dan berhasil. Harus diakui, tantangannya memang lebih berat karena pengaruh lingkungan bisnis, sosial, dan politik masih tetap berlangsung dan bahkan ada yang mengatakan jauh lebih buruk dibandingkan dengan sebelum masa reformasi.


Andil Etika Bisnis
Kesadaran menjaga dan mempraktikkan etika bisnis secara baik sangat pasti bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Tidak usah diragukan lagi. Dengan etika bisnis, perusahaan selalu berpikiran untuk terus melakukan pengembangan bisnis.
Pengembangan bisnis yang berkelanjutan memungkinkan perusahaan mempunyai sumber dana dan manusia yang memadai, baik untuk pengembangan bisnis maupun lingkungan dalam arti luas. Perusahaan pada akhirnya akan sadar bahwa kemajuan bisnisnya juga harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam arti luas.

Dalam kaitan tersebut, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan istilah corporate social responsibility (CSR) dapat menjadi kepanjangan tangan perusahaan dalam hal kepedulian. Bentuk kepedulian apa yang dapat dilakukan oleh kalangan perbankan nasional tentunya banyak. Hanya saja dalam konteks pertumbuhan yang berkesinambungan, kepedulian terhadap daya sumber alam yang dapat diperbarui harus diprioritaskan. Sebab, sumber daya alam seperti itulah yang memungkinkan bisnis terus ada dan berkembang.

Peduli lingkungan, misalnya, jelas merupakan bagian dari rancang bangun kontinuitas bisnis. Kalau sebuah pabrik yang dibiayai oleh kredit bank peduli kepada lingkungan sangat pasti akan memberikan nilai (value) lebih secara positif dibandingkan dengan yang tidak peduli. Bahkan, mulai banyak kalangan perbankan nasional dalam kebijakan pembiayaan kreditnya selalu dikaitkan dengan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Sebagai misal analisis dampak lingkungan banyak menjadi persyaratan kredit di bank.

Berdasarkan pengalaman pribadi yang menekuni profesi menjadi bankir—yang mungkin belum valid—sebenarnya etika bisnis harus menjadi way of life, bukannya hanya sekadar way of thinking. Yang diperlukan bukan ikon-ikon atau jargonnya, melainkan bagaimana mempraktikkannya. Karena dipraktikkan terus-menerus, diharapkan akan menjadi way of life sehingga tanpa diawasi ataupun diatur, baik secara formal maupun informal, akan tetap berjalan terus. Kalau etika bisnis diposisikan sebagai way of life, sebenarnya secara mudah dapat disimpulkan bahwa etika bisnis itu tidak lain adalah soal niat baik saja.

Gangguan niat baik dan berbuat baik pada umumnya karena adanya kreativitas dalam rangka persaingan. Semua pihak bersaing sehingga tanpa sadar dan/atau secara sadar melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Mengapa masih sulit menghindari gangguan karena pebisnis pada hakikatnya mempunyai naluri untuk terus berkembang secara cepat dan mudah.
Jadi, menurut peneliti: tetap saja faktor utamanya kembali pada persoalan niat berbisnis dan/atau bekerja dalam menjalankan bisnis. Maaf, seperti kata Demokritos bahwa pelaku bisnis cenderung serakah dan tidak menghormati lingkungannya.

Sumber: http://www.infobanknews.com/2011/12/way-of-life-dalam-bisnis-perbankan/

Selasa, 01 Mei 2012

Penalaran Induktif

Pengertian Penalaran dan Macam-Macam Penalaran

Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi – proposisi yang sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar.

Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (antesedens) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (consequence).

Penalaran ada dua jenis yaitu : 

1. Penalaran Induktif
 Penalaran induktif adalah penalaran yang memberlakukan atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum (Smart,1972:64). Penalaran ini lebih banyak berpijak pada observasi inderawi atau empiri.
Contoh kalimat induktif:
-Harimau berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan
-Ikan Paus berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan
 kesimpulan ---> Semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan

2. Penalaran Deduktif
 Penalaran deduktif dibidani oleh filosof Yunani Aristoteles merupakan penalaran yang beralur dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat khusus. Sang Bagawan Aristoteles (Van Dalen:6) menyatakan bahwa penalaran deduktif adalah, ”A discourse in wich certain things being posited, something else than what is posited necessarily follows from them”. pola penalaran ini dikenal dengan pola silogisme.


Penalaran Deduktif Secara Tidak Langsung


Penalaran Deduktif
 Penalaran deduktif dibidani oleh filosof Yunani Aristoteles merupakan penalaran yang beralur dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat khusus. Sang Bagawan Aristoteles (Van Dalen:6) menyatakan bahwa penalaran deduktif adalah, ”A discourse in wich certain things being posited, something else than what is posited necessarily follows from them”. pola penalaran ini dikenal dengan pola silogisme.
PENALARAN DEDUKTIF SECARA TIDAK LANGSUNG :
1. Silogisme Kategorial
Silogisme kategorial merupakan proses penalaran yang mengggabungkan dua proporsisi yang berlainan untuk menarik suatu kesimpulan. Contoh :
· Semua binatang memiliki insting.
Kucing adalah binatang.
Jadi kucing memiliki insting.
· Semua bunga wangi.
Mawar adalah bunga.
Jadi mawar adalah wangi.

2. Silogisme Hipotesa
Silogisme hipotesa merupakan silogisme yang premis mayornya berproporsisi kondisional hipotesis (pengandaian). Contoh :
· Jika naik kelas berarti belajar
Saya belajar.
Jadi saya naik kelas.
Jika saya haus saya meminum air
saya haus.
Jadi saya meminum air.

3. Silogisme Alternatif
Silogisme alternatif merupakan silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proporsisi alternatif. Contoh :
· Rico adalah siswa atau mahasiswa.
Rico seorang siswa.
Jadi Rico bukan seorang mahasiswa.
· Sunlight adalah sabun pencuci piring atau sabun mandi
Sunlight merupakan sabun pencuci piring.
Jadi sunlight bukan merupakan sabun mandi.

4. Silogisme Entiment
Silogisme entiment adalah silogisme yang tidak mempunyai premis mayor. Contoh :
· Andreas seorang yang pandai bermain drum karena Andreas seorang drummer
· Safik memilik tubuh yang atletis karena Safik seorang Atlit.

5. Rantai Deduksi
Rantai deduksi adalah kumpulan dari seluruh penalaran deduksi baik yang langsung maupun tidak langsung. Contoh :
· Semua susu manis rasanya
Sebagian yang manis rasanya adalah susu
Setelah berolahraga saya meminum susu
Karena susu menghasilkan energi
Saya tidak pernah menolak diberi susu
Karena saya memang sangat suka susu
· Eko tidak suka buah mengkudu
Karena mengkudu hambar rasanya
Eko diberi buah mengkudu
Jadi eko tidak memakannya



Sumber: